Kebijakan Privasi
Komitmen penuh SBUKonstruksi.co.id (Bagian dari Sulthan Group) dalam melindungi privasi, kerahasiaan data pribadi, dan keamanan dokumen korporasi Anda selama proses pendampingan perizinan jasa konstruksi.
Daftar Isi Kebijakan Privasi
Komitmen & Dasar Hukum Perlindungan Data
Selamat datang di SBUKonstruksi.co.id, platform layanan konsultasi dan pendampingan sertifikasi perizinan jasa konstruksi yang dikelola di bawah naungan Sulthan Group. Kami menyadari bahwa dokumen legalitas perusahaan, data identitas pimpinan, dan kualifikasi tenaga kerja Anda merupakan aset bernilai tinggi yang menuntut kerahasiaan absolut.
Kebijakan Privasi ini disusun sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta regulasi teknis Kementerian PUPR terkait keamanan data rantai pasok jasa konstruksi nasional.
Data & Dokumen yang Kami Kumpulkan
Untuk memproses permohonan sertifikasi (seperti SBU Bangunan Gedung, SBU Bangunan Sipil, SBU Spesialis, dan SKK Konstruksi), kami mengumpulkan data yang diserahkan secara sukarela oleh pemohon, meliputi:
- Identitas Pimpinan & Pengurus: Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor telepon, dan email resmi direksi/komisaris.
- Legalitas Badan Usaha: Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir (beserta SK Kemenkumham), Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko OSS-RBA, NPWP Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha, dan rekening koran perusahaan.
- Tenaga Ahli Konstruksi (SKK): Ijazah, KTP, NPWP, bukti sertifikat kompetensi kerja (SKK Konstruksi Jenjang 6, 7, 8, atau 9), surat penunjukan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
- Bukti Finansial & Aset: Laporan keuangan teraudit (untuk kualifikasi Menengah dan Besar), neraca keuangan perusahaan, serta bukti kepemilikan alat kerja konstruksi utama.
- Data Teknis Komunikasi: Log percakapan konsultasi WhatsApp, formulir permohonan online, alamat IP, dan data analitik penelusuran situs.
Tujuan Pemrosesan & Penggunaan Data
Data yang kami terima hanya digunakan secara proporsional untuk keperluan berikut:
Validasi & Verifikasi
Pemeriksaan kelayakan administrasi berkas sebelum diunggah ke sistem lisensi agar meminimalkan risiko penolakan (*reject*).
Pengajuan ke Portal Resmi
Penginputan data permohonan ke portal OSS RBA Kementerian Investasi/BKPM, Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK), dan LSP/LPJK PUPR.
Layanan & Pembaruan
Penyampaian kabar status verifikasi faktual, penerbitan invoice resmi, dan pemberitahuan jadwal perpanjangan SBU sebelum kedaluwarsa.
Kepatuhan Hukum
Pemenuhan audit internal, administrasi perpajakan jasa, dan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan RI.
Standar Keamanan & Kerahasiaan (NDA Internal)
Kami menerapkan protokol keamanan teknis dan organisasi yang ketat untuk mencegah akses tanpa hak, pengubahan, pengungkapan, atau pemusnahan data:
Pengungkapan kepada Pihak Berwenang
SBUKonstruksi.co.id TIDAK PERNAH dan TIDAK AKAN PERNAH memperjualbelikan atau menyewakan data Anda kepada pihak ketiga mana pun untuk tujuan komersial/periklanan.
Data klien hanya diteruskan kepada entitas resmi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rantai proses legalitas, yaitu:
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Kementerian PUPR RI.
- Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP.
- Sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM.
- Notaris rekanan resmi (khusus untuk layanan akta pendirian/perubahan PT/CV).
- Instansi penegak hukum yang sah berdasarkan surat perintah pengadilan resmi.
Masa Retensi & Penyimpanan Dokumen
Kami menyimpan salinan dokumen administrasi Anda selama jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengurusan sertifikasi dan selama masa berlaku sertifikat (3 tahun masa aktif SBU/SKK) guna memfasilitasi audit berkala dan perpanjangan izin.
Setelah tujuan pemrosesan terpenuhi dan masa retensi hukum perpajakan berakhir, data digital yang tidak lagi relevan akan diarsipkan secara aman atau dihapus secara permanen menggunakan prosedur pembersihan digital berstandar industri.
Hak Subjek Data Pemohon
Sesuai dengan ketentuan Bab VI UU PDP, Anda memiliki hak-hak hukum berikut atas data yang Anda percayakan kepada kami:
- Hak Akses & Informasi: Meminta konfirmasi apakah data perusahaan Anda sedang diproses dan mendapatkan salinan riwayat pengajuan.
- Hak Pembetulan (Koreksi): Meminta revisi atau perbaikan atas data yang keliru, tidak mutakhir, atau tidak lengkap sebelum berkas dipatenkan di sistem pemerintah.
- Hak Penghentian Pemrosesan / Penarikan Izin: Menarik kembali persetujuan pemrosesan data, sepanjang tidak bertentangan dengan proses tender atau penerbitan izin yang sedang berjalan secara hukum.
Kebijakan Cookie & Kontak Petugas Privasi (DPO)
Situs kami menggunakan cookie analitik dasar untuk meningkatkan performa loading, menyimpan preferensi tampilan, dan menganalisis tren pengunjung. Anda dapat menonaktifkan cookie melalui setelan browser Anda tanpa menghalangi akses ke informasi utama situs.
Kontak Data Protection Officer (DPO)
Jika Anda memiliki pertanyaan, keberatan, atau ingin menggunakan hak subjek data terkait Kebijakan Privasi ini, silakan hubungi tim kepatuhan resmi kami: