Perjanjian Baku Layanan Konsultasi

Syarat & Ketentuan

Ketentuan umum penggunaan layanan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pemrosesan izin usaha konstruksi, serta jaminan kerahasiaan dokumen di SBUKonstruksi.co.id (Bagian dari Sulthan Group).

Terakhir Diperbarui: September 2026 • Status: Mengikat Secara Hukum
1

Definisi & Ketentuan Umum

Dalam dokumen Syarat & Ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana didefinisikan di bawah ini:

  • "SBUKonstruksi" / "Kami" merujuk kepada penyedia jasa pembuatan SBU konstruksi resmi melalui situs web sbukonstruksi.co.id, bagian dari Sulthan Group.
  • "Klien" / "Pemohon" adalah badan usaha (PT, CV, Koperasi, BUT) atau perseorangan yang menggunakan layanan jasa pembuatan SBUJK.
  • "SBU / SBUJK" (Sertifikat Badan Usaha) adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kualifikasi kemampuan usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) terlisensi LPJK Kementerian PUPR. Bagi pemohon yang membutuhkan migrasi SBU dan SIUJK, seluruh alur terintegrasi dengan OSS RBA.
  • "SKK Konstruksi" adalah Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP untuk tenaga kerja konstruksi jenjang 1 hingga 9.
  • "OSS-RBA" adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM RI.
2

Ruang Lingkup Layanan Jasa

SBUKonstruksi menyediakan layanan konsultasi profesional mencakup:

1. SBU Bangunan Gedung & Sipil Pengurusan baru, perpanjangan, dan upgrade SBU Konstruksi sub-bidang Bangunan Gedung (BG) dan Bangunan Sipil (BS).
2. SBU Spesialis & Penyelesaian Pendampingan perizinan SBU Spesialis Pekerjaan Instalasi (IN), Penyelesaian Bangunan (PB), Prapabrikasi, dan Persiapan Lahan.
3. SBU Konstruksi Khusus Sertifikasi SBU Kontraktor Spesialis Konstruksi Khusus (KK) untuk proyek skala menengah dan besar.
4. Pemenuhan Persyaratan PJTBU Pendampingan pemenuhan kelayakan dokumen administrasi & Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) resmi LPJK.
3

Hak & Kewajiban Pemohon (Klien)

Kewajiban Klien:

  • Menyerahkan berkas persyaratan yang sah, asli, tidak dipalsukan, dan masih berlaku secara lengkap.
  • Menunjuk tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi SKK yang sah dan tidak terdaftar ganda (*overlapping*) di badan usaha lain.
  • Melakukan pembayaran biaya jasa pendampingan dan biaya PNBP / biaya asesmen LSBU sesuai jadwal termin yang disepakati.
  • Kooperatif dalam menghadiri verifikasi faktual lapangan (baik daring via Zoom atau luring) apabila diwajibkan oleh asesor LSBU.

Hak Klien:

  • Mendapatkan audit kelayakan dokumen secara transparan sebelum berkas didaftarkan.
  • Mendapatkan laporan berkala perkembangan status permohonan di sistem SIJK / OSS RBA.
  • Menerima sertifikat digital resmi (ber-barcode BSrE BSSN) yang valid dan terdaftar di database LPJK PUPR setelah proses asesmen dinyatakan lulus.
4

Hak & Kewajiban SBUKonstruksi

SBUKonstruksi berkewajiban mengerahkan keahlian teknis terbaik dalam memeriksa, merapikan, dan mengawal berkas permohonan Klien hingga tuntas. Kami berhak menolak atau menghentikan proses pendampingan apabila ditemukan indikasi dokumen palsu, manipulasi data ijazah/SKK, atau Klien menolak melunasi termin pembayaran yang telah jatuh tempo.

5

Mekanisme & Prosedur Pengurusan

Tahap 1: Konsultasi & Pra-Evaluasi Berkas

Pemeriksaan kesesuaian KBLI, kecukupan modal disetor, kelayakan SKK tenaga ahli, dan riwayat pengalaman kerja.

Tahap 2: Penandatanganan Kontrak / SPK

Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) / Invoice Down Payment (DP) resmi dari perusahaan.

Tahap 3: Input Portal SIJK & OSS-RBA

Pengunggahan berkas digital dan pemilihan LSBU/LSP yang berwenang sesuai subklasifikasi.

Tahap 4: Verifikasi & Asesmen Asosiasi/LSBU

Pendampingan tanya-jawab teknis, perbaikan sanggahan asesmen, dan sidang kelayakan.

Tahap 5: Penerbitan Sertifikat Digital Resmi

Sertifikat SBU/SKK ber-QR Code terbit di OSS RBA dan dapat diverifikasi langsung di database resmi LPJK PUPR.

6

Biaya, Termin Pembayaran & Kebijakan Refund

Biaya layanan jasa pendampingan disepakati secara tertulis dalam penawaran resmi atau Surat Perintah Kerja (SPK). Sistem pembayaran lazimnya dibagi menjadi:

  • Termin I (Down Payment): 50% pada saat penyerahan berkas dan pendaftaran sistem.
  • Termin II (Pelunasan): 50% setelah permohonan dinyatakan lulus verifikasi dan sertifikat digital resmi siap diunduh.

Kebijakan Pengembalian Dana (*Refund Policy*): Jika permohonan sertifikasi ditolak oleh sistem LSBU/LPJK yang terbukti murni akibat kelalaian teknis konsultan SBUKonstruksi, kami memberikan garansi perbaikan ulang tanpa biaya tambahan atau pengembalian biaya jasa secara proporsional. Namun jika penolakan disebabkan oleh data fiktif atau pembatalan sepihak oleh Klien setelah berkas didaftarkan, maka uang muka tidak dapat dikembalikan.

7

Klausul Kerahasiaan Dokumen (*NDA*)

Kedua belah pihak sepakat menjaga kerahasiaan seluruh dokumen finansial, identitas pengurus, dokumen tender, dan strategi bisnis Klien. Ketentuan kerahasiaan ini tetap mengikat dan berlaku efektif bahkan setelah kerja sama pengurusan perizinan telah selesai dilaksanakan.

8

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Tidak ada pihak yang dianggap lalai atau melanggar kesepakatan apabila kegagalan pelaksanaan kewajiban disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajar manusia (*Force Majeure*), termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, pemadaman server terpusat kementerian berskala nasional, atau perubahan regulasi menteri yang menghentikan sementara proses asesmen perizinan nasional (*moratorium*).

9

Hukum yang Berlaku & Penyelesaian Sengketa

Syarat & Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila timbul perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan layanan ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sengketa akan diselesaikan melalui yurisdiksi kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Konsultasi Syarat & Ketentuan Kerjasama

Untuk pembuatan kontrak kerja sama khusus, penawaran korporat tender BUMN/Swasta, atau pertanyaan terkait ketentuan ini, hubungi: